Penetapan Upah minimum Kabupaten Purbaingga setiap tahunnya masih
ditemukannya pelanggaran yang
dilakukan oleh beberapa perusahaan.
Kenaikan
upah tiap tahunnya menyebabkan kurangnya informasi yang dimiliki oleh
perusahaan
-
perusahaan tersebut.
Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pemberian Upah Minimum
Kabupaten (UMK) di Kabupaten Purbalingga serta menganalisis menghambat
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian Up
ah Minimum Kabupaten (UMK) di
Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data primer dan data sekunder,
lokasi peneitian di
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabu
paten
Purbalingaa
, metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa
petugas pengawas
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga
dalam
melakukan pengawasan pengupahan
mem
iliki
cara
-
cara yang harus dilakukan karena
harus adanya rencana sebagai alat penguji
terhadap
jalannya pelaksanaan suatu tugas
yang akan diawasi
.
Tahapan pengupahan dilakukan oleh Dewan pengupahan
Kabupaten Purbaingga
yang dibentuk dengan ketentuan dari K
eputusan Presiden
Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan pengupahan
.
Proses penetapan Kabupaten
Purbalingga dilakukan sesuai dengan Permenakertrans No. PER./17/MEN/VII/2005
tentang Komponen dan pelaksanaan Tahapan Pencapaian
KHL
, dimulai dari
penyusunan tim
survei oleh Dewan Pe
ngupahan untuk meninjau
pasar berkenaan
dengan harga kebutuhan masyarakat dengan ukuran pria/wanita lajang
yang
sesuai
KHL
.
H
ambatan
yang dihadapi oleh petugas pengawas ketenagakerjaan diantaranya
dari perusahaan
tersebut
, karena
pihak
Dinas Sosial Ten
aga Kerja dan Transmigrasi
sering mengadakan p
embinaan kepada perusahaan agar
sesuai standar yang
ditetapkan. Kemudian kurangnya petugas pengawas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Tra
nsmigrasi Kabupaten Purbalingga.
Oleh karena itu, perlu
dipenuhinya
s
umber daya manusia sebagai aparat
pengawas ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah jumlah pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang harus sesuai atau sebanding dengan jumlah perusahaan atau
kegiatan usaha yang ada di suatu wilayah
.