Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak istri dalam pengambilan keputusan perceraian terhadap suami fakir berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan fokus pada Putusan Nomor 2196/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari Pengadilan Agama Purwokerto. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya angka perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, khususnya ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah secara layak. Dalam konteks hukum Islam, meskipun perceraian merupakan jalan terakhir yang tidak disukai, namun diperbolehkan apabila kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, termasuk karena alasan suami tidak menafkahi istri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi putusan, serta wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Purwokerto. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang diajukan istri karena alasan suami fakir. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (d) KHI, yang menyatakan bahwa suami yang tidak menafkahi istri selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan sah dapat dijadikan dasar cerai gugat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dengan merujuk pada Pasal 116 huruf (d) KHI dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam amar putusan tidak dicantumkan secara eksplisit pemberian hak-hak istri seperti mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan perlindungan normatif terhadap hak-hak istri dalam cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi suami, serta perlunya penegasan kembali terhadap standar penerapan hukum materiil dalam praktik peradilan agama.