Penelitian ini mengkaji implikasi rangkap jabatan antara Kepala Dusun dan Rukun Warga terhadap efektivitas birokrasi Pemerintah Desa Lamuk serta merumuskan upaya penanggulangannya. Praktik rangkap jabatan yang berlangsung sejak 2015 terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, yang memisahkan kewenangan perangkat desa dari lembaga kemasyarakatan desa. Dengan pendekatan yuridis-empiris mixed method melalui wawancara dan observasi, penelitian menemukan bahwa rangkap jabatan menimbulkan tumpang tindih fungsi, pemusatan kewenangan, melemahnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, serta penurunan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini memicu konflik peran dan menghambat efektivitas birokrasi desa. Upaya perbaikan diarahkan pada pembentukan Peraturan Desa yang melarang rangkap jabatan, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan politik dan pendidikan birokrasi, penguatan pengawasan internal dan partisipasi masyarakat, serta supervisi supradesa untuk memastikan kepatuhan regulatif. Langkah ini diperlukan guna memulihkan tata kelola desa yang profesional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip good governance.