Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu faktor penting dalam
menunjang pelayanan kesehatan. Profesi Farmasi saat ini telah mengalami
perkembangan yaitu dari orientasi pada obat berubah menjadi orientasi pada
pasien dengan berdasarkan pada asas Pharmaceutical Care,yaitu bentuk
pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi farmasis dalam pekerjaan
kefarmasian untuk mencapai tujuan akhir yaitu peningkatan kualitas hidup
pasien.Daftar tilik pelayanan kefarmasian merupakan salah satu indikator yang
digunakan untuk menilai apakah puskesmas tersebut bermutu baik, sedang, atau
bahkan kurang dan dapat digunakan untuk melindungi masyarakat dari pelayanan
kefarmasian yang tidak profesional. Tujuan dari penelitian ini yaitu
mengukurperbedaan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang memiliki
apoteker dan tidak memiliki apoteker di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan
daftar tilik menurut pedoman pelayanan kefarmasian di puskesmas.Penelitian ini
merupakan penelitian observasional analitik melalui pendekatan cross sectional.
Cara pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan di unit pelayanan
farmasi di Puskesmas terhadap penanggung jawab unit pelayanan farmasi
mengenai kegiatan kefarmasian berdasarkan daftar tilik pelayanan kefarmasian
kefarmasian yang dikeluarkan oleh Depkes RI (2006) dalam Pedoman Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas.Puskesmas di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 35
puskesmas, yang mana 33 puskesmas tidak memiliki apoteker dan 2 puskesmas
memiliki apoteker. Dari 33 (94,3%) Puskesmas yang tidak memiliki apoteker, 7
(20%) puskesmas dikategorikan sedang dan 26 (74,3%) puskesmas dikategorikan
kurang baik. Sedangkan 2 (5,7%) puskesmas yang memiliki apoteker
dikategorikan bermutu sedang. Uji statistik menunjukan p value sebesar
0,061(p>0,05) sehingga disimpulkan bahwa keberadaan apoteker tidak
berpengaruh terhadap mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten
Banjarnegara berdasarkan daftar tilik menurut pedoman pelayanan kefarmasian di
puskesmas.