Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas komsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean uang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajak disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. Negara Indonesia mulai menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 1982 setelah sebelumnya menggunakan sistem Pajak Penjualan (PPN) pada tahun 1951. Pada tahun 2022, pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 10% menjadi 11% dengan tujuan mencapai target penerimaan pajak dan mengatasi dampak ekonomi serta meningkatkan pendapatan negara. Para pengusaha dan pedagang khawatir bahwa daya beli masyarakat akan menurun jika tarif PPN terus meningkat hingga 12% paling lambat pada tahun 2025. Algoritma SVM dimanfaatkan untuk mengklasifikasi opini masyarakat terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Data dikumpulkan dari platform media sosial X, yang menjadi tempat publik menyampaikan opini mereka terkait isu tersebut. Masyarakat Indonesia menyampaikan berbagai tanggapan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% melalui media sosial X. pemerintah menetapkan kebijakan ini dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara serta menyeimbangkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Data komentar masyarakat dalam penelitian ini sebanyak 1398 dengan kata kunci kenaikan PPN 12% yang diambil pada Desember 2024. Data sentimen diklasifikasikan berdasarkan nilai polaritas menggunakan kamus lexicon yaitu InSet dengan hasil sentimen positif sebesar 58,8% dan sentimen negatif 41,2%. Hasil dari proses klasifikasi menggunakan metode SVM mempunyai hasil akurasi sebesar 83%, presisi negatif sebesar 80%, presisi positif sebesar 86%, recall negatif sebesar 80%, recall positif 86%, f1- score negatif 86%.