Tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga sebagai bagian dari warga negara Indonesia layak mendapatkan perlakuan khusus oleh Pemerintah maupun Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga dan hambatan yang dihadapi oleh Perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945, UU No. 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, PP No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Perda Kabupaten Purbalingga No. 29 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Purbalingga, dan Surat Edaran Bupati Purbalingga No. 560/0927 yaitu belum terpenuhinya fasilitas untuk tenaga kerja penyandang disabilitas dan hambatan yang dihadapi perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga lebih fokus kepada pembinaan, sedangkan penegakan norma ada di pengawas ketenagakerjaan, dan kurangnya rasa kepercayaan diri tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mendaftar pekerjaan di perusahaan.