Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut adalah hibah. Hibah adalah pemberian
yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih
hidup dan pelaksanaannya ketika penghibah masih hidup secara sukarela.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur
pelaksanaan pendaftaran tanah hibah dan akibat hukum pendaftaran tanah hibah
apabila tidak ada persetujuan anak yang menerima hibah/ ahliwaris, dalam hal ini
dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini
diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyumas telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan sebagai dasar aturan
pelaksananya adalah Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dan akibat hukum pendaftraan tanah di Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas apabila tidak ada persetujuan
ahliwaris, berkas pendaftaran dikembalikan lagi untuk segera dilengkapi dengan
dasar asas kehati-hatian.