Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana
kedudukan hukum Presidential Threshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Bagaimana penerapan presidential threshold dalam
pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
kedudukan hukum mengenai presidential threshold setelah putusan Mahkamah
Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 serta mengetahui dan menganalisis penerapan
presidential threshold dalam pemilu 2019.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan sumber
data dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder dengan cara melakukan
studi dokumen dan literatur dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan
yang berhubungan dengan materi skripsi ini serta data pendukung dari pendapatpendapat
para ahli dalam bidang tersebut.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi
No. 14/PUU-XI/2013, presidential threshold akan tetap diterapkan dalam pemilu
2019 karena menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan ambang batas pengajuan
calon oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum
terbuka yang dimiliki Presiden dan Dewa Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk
Undang-undang.
Sesuai dengan hasil maka disarankan Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil
Presiden pada tahun 2019 sebenarnya tidak perlu menggunakan ambang batas
minimal pencalonan (presidential threshold) artinya semua partai politik yang
lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu otomatis dapat
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden