Berguna untuk memperlancar aktivitas, tidak bisa kita pungkiri bahwa lalu lintas juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kita seperti kecelakaan bahkan kematian. Dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Pasal 1 yang telah dilakukan terhadap klien PT. Jasa Raharja (Persero) Kabupaten Banjarnegara dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor pelayanan Banjarnegara dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Pasal 1 tentang Dana Tanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
Skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif karena skripsi ini memfokuskan pada studi kasus.
Pelaksanaan tahap pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Banjarnegra terhadap klien korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten Banjarnegara sudah mengacu Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 sesuai besaran santunan. Kendala-kendala yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Banjarnegara dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan di Kabupaten Banjarnegara adalah ketidaktahuan masyarakat tentang Asuransi Jasa Raharja, Rendahnya kesadaran warga untuk melakukan klaim atas santunan, Masyarakat yang tidak terbiasa melakukan pengurusan administrasi di pemerintahan membuat mereka enggan melakukan klaim hak atas santunan serta kurangnya sosialisasi dengan masyarakat desa dari PT. Jasa Raharja Banjarnegara.