Tindakan atau perbuatan dokter sebagai subyek hukum dalam pergaulan masyarakat, dapat dibedakan antara tindakannya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi begitu pula dalam tanggungjawab hukum seorang dokter. Meskipun kasus-kasus pengguguran kandungan banyak ditemukan dalam masyarakat, tetapi yang sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan hanya sedikit, antara lain disebabkan sulitnya para penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyeret pelaku abortus kemeja hijau Sebagai contoh, pada awal bulan Maret tahun 2012 Tim Polres Cilacap melakukan penggerebegan terhadap rumah tempat praktik dr. RD karena diduga sebagai tempat aborsi ilegal.
Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap dan Untuk mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian Polres Cilacap dalam menangani Kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab malpraktik medik terhadap kasus dugaan praktik abortus provocatus dr. RD di Cilacap.
Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, maka dapat secara teoritis disimpulkan bahwa dalam praktiknya abortus provocatus masih banyak kendala yang dihadapi oleh penegak hokum khususnya pihak kepolisian untuk menemukan bukti-bukti.
Hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, maka dugaan praktik abortus provocatus oleh dr. RD di Cilacap, secara teoritis dapat dideskripsikan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 75, Pasal 76, danPasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 299, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain karena adanya kesengajaan baik dari dr. RD dan pelaku abortus provocatus
Kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dari Polres Cilacap dalam mengungkap dugaan praktik abortus provocatus oleh dr. RD di Cilacap di antaranya adalah pihak kepolisian masih sering kesulitan mengidentifikasi barang bukti, pihak kepolisian masih kekurangan personil atau staf ahli dalam bidang abortus provocatus untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus, dan kekurangan peralatan pendukung untuk membuktikan adanya praktik abortus provocatus.