Penelitian ini mengkaji problematika pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana berat berupa pembunuhan yang disertai pemerkosaan, dengan fokus studi pada Putusan No. 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg. Fenomena ini memicu ketegangan yuridis antara mandat perlindungan anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan tuntutan keadilan bagi korban kejahatan luar biasa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku ditinjau dari teori keadilan serta mengkaji penggunaan prinsip pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan kejahatan berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara faktual para Anak terbukti memenuhi unsur mens rea dan actus reus dalam melakukan pembunuhan dan pemerkosaan secara bersama-sama, terdapat hambatan yuridis dalam penjatuhan pidana penjara. Berdasarkan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, Anak yang berusia di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai "tindakan", bukan "pidana". Hakim menerapkan prinsip pemaafan hakim yang bersifat imperatif (statutory pardon) dengan menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi selama 1 (satu) tahun di LPKS. Penegakan hukum ini dinilai terlalu berorientasi pada pelaku (offender- oriented) sehingga menciptakan disparitas keadilan yang lebar bagi pihak korban (victim-oriented). Penelitian ini menyarankan adanya revisi terhadap batas usia pertanggungjawaban pidana untuk kasus kejahatan berat (heinous crimes) guna mewujudkan keadilan substantif.