Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan
Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan
gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas adalah melalui
Tindakan preventif, dengan melalui cara memberikan penyuluhan kepada
masyarakat, mengadakan patroli. Tindakan secara represif melalui cara kegiatan
operasi yustisi penegakan peraturan daerah, Usaha Rehabilitatif dan Bimbingan
Lanjut, yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan
Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan
Bimbingan fisik Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum
dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas adalah
Faktor Penegak Hukum, yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana serta
kurangnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja , Faktor Sarana atau Fasilitas
belum mencukupi untuk menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Banyumas, Faktor Masyarakat yaitu kurangnya dukungan oleh
masyarakat hanya diam tanpa ada tindakan yang membantu mempermudah SATPOL
PP dalam penanganan gelandangan dan pengemis , Faktor Kebudayaan
yaitu Gaya hidup sebagian Gelandangan dan Pengemis itu menaruh harapan
semu untuk mendapatkan uang besar hasil kegiatannya.