Penelitian ini membahas peran Loka POM Banyumas dalam mengawasi peredaran makanan kemasan tanpa izin edar menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen makanan kemasan tanpa izin edar di Kabupaten Purbalingga melalui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan oleh BPOM serta upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan tanpa izin edar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Loka POM Banyumas terhadap peredaran makanan kemasan tanpa izin di Purbalingga yaitu dengan melakukan pemeriksaan di lapangan, penarikan dan pemusnahan produk. Perlindungan konsumen atas pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana dan administrasi. Pemerintah dan lembaga masyarakat turut berperan dalam edukasi, advokasi, dan penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan.