Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, proses pengadaan tanah sebagai syarat utama pembangunan menghadapi berbagai kendala, seperti sengketa kepemilikan, ketidaksesuaian ganti rugi, serta dampak sosial terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah dasar hukum perjanjian ganti rugi dalam pengadaan tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan, serta menilai implementasi perjanjian tersebut terhadap perlindungan hak-hak pemilik tanah dan masyarakat sekitar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap data lapangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah di Desa Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi prosedur maupun keadilan dalam ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan potensi konflik sosial.