FITRIANI, ALIEN (2019) PENEGAKAN HUKUM ATAS BANGUNAN YANG DIDIRIKAN DI BANTARAN SUNGAI DI KABUPATEN BANYUMAS BERDASARKAN PERDA BANYUMAS NO. 17 TAHUN 2015. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[thumbnail of Alien Fitriani_JUDUL.pdf]
Preview
Text
Alien Fitriani_JUDUL.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of Alien Fitriani_BAB I.pdf]
Preview
Text
Alien Fitriani_BAB I.pdf

Download (274kB) | Preview
[thumbnail of Alien Fitriani_BAB II.pdf]
Preview
Text
Alien Fitriani_BAB II.pdf

Download (441kB) | Preview
[thumbnail of Alien Fitriani_BAB III.pdf] Text
Alien Fitriani_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (188kB)
[thumbnail of Alien Fitriani_BAB IV.pdf] Text
Alien Fitriani_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (437kB)
[thumbnail of Alien Fitriani_BAB V.pdf] Text
Alien Fitriani_BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB)
[thumbnail of Alien Fitriani_DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
Alien Fitriani_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (256kB) | Preview

Abstract

Pendirian bangunan tanpa izin di bantaran sungai masih dilakukan oleh
masyarakat hingga saat ini, meskipun telah berlakunya peraturan yang mengatur
ketentuan dalam pendirian bangunan di bantaran sungai berdasarkan PERMEN
PUPR No. 28/Prt/2015 dan PERDA Banyumas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Izin
Mendirikan Bangunan, tetapi masyarakat masih tidak peduli akan hal tersebut,
sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas berdasarkan PERDA
Banyumas Nomor 17 Tahun 2015. Berdasarkan latar belakang masalah diatas,
maka permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum atas bangunan
yang didirikan di bantaran sungai di Kabupaten Banyumas berdasarkan PERDA
Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 dan hambatan dalam menertibkan masyarakat
yang mendirikan bangunan di bantaran sungai di Kabupaten Banyumas. Hasil
penelitian menemukan bahwa penegakan hukum atas bangunan di bantaran sungai
di Kabupaten Banyumas berdasarkan PERDA Banyumas Nomor 17 Tahun 2015
belum terlaksana dengan baik, serta masih kurang adanya penegasan dari aparatur
penegak hukum, karena dalam kenyataannya masih terdapat bangunan yang
berdiri di bantaran sungai, berdasarkan Pasal 44 angka (1) PERDA Banyumas
Nomor 17 Tahun 2015 terdapat sanksi administrasi bagi yang melanggar.
Sedangkan hambatan dalam menertibkan masyarakat yang mendirikan bangunan
di bantaran sungai di Kabupaten Banyumas adalah adalah terbatasnya jumlah
tenaga sumber daya manusia, anggaran dana yang kurang, dan sarana prasarana
yang disediakan untuk penertiban masyarakat kurang memadai, serta kurangnya
kesadaran dari masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Dosen Pembimbing: unspecified | unspecified
Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Soediro, S.H., L.L.M.
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum; Pelanggaran; Izin Mendirikan Bangunan; Bantaran Sungai
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
Depositing User: Bandriyah .
Date Deposited: 17 Apr 2020 03:48
Last Modified: 24 Jul 2024 07:24
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/9967

Actions (login required)

View Item View Item