BASUKI, SETYA BAWA (2019) TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE (ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentan Informasi dan Transaksi Elektronik). Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

Preview	Text Setya Bawa Basuki_JUDUL.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Setya Bawa Basuki_BAB I.pdf Download (504kB) | Preview
Preview	Text Setya Bawa Basuki_BAB II.pdf Download (636kB) | Preview
	Text Setya Bawa Basuki_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text Setya Bawa Basuki_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text Setya Bawa Basuki_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (112kB)
Preview	Text Setya Bawa Basuki_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (243kB) | Preview

Abstract

Saat ini banyak kasus prostitusi online yang melibatkan artis namun undang- undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum mengatur sepenuhnya tentang prostitusi online karena belum mengatur aturan yang menjerat pengguna jasa PSK maupun PSK. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana prostitusi online dikaji dari undang-undang ITE dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pengguna PSK dan PSK prostitusi online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. 1) Undang- undang ITE belum mengatur hukuman terhadap pengguna jasa PSK dan PSKnya, karena adanya asas legalitas berarti pengguna jasa PSK dan PSKnya tidak dapat dipidana. 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pertanggungjawaban pengguna jasa PSK dan PSKnya yaitu menggunakan KUHP, UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, UU pornografi, UU Perlindungan anak, dan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saran dalam penelitian ini yaitu perlu segera disahkan RUU KUHP yang isinya mengatur tentang aturan yang dapat memidanakan pengguna jasa PSK dan PSKnya, perlunya adanya amandemen pada Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait aturan yang mengatur sanksi bagi pengguna PSK dan PSKnya dan sebelum RUU KUHP dan UU ITE diamandemen, Provinsi atau Kabupaten/Kota membuat perda yang mengatur sanksi bagi pengguna PSK dan PSKnya.

Dosen Pembimbing:	unspecified | unspecified
Item Type:	Thesis (Bachelor)
Additional Information:	Pembimbing: Rahtami Susanti, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana; Prostitusi Online
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
Depositing User:	Bandriyah .
Date Deposited:	28 Mar 2020 05:11
Last Modified:	01 Jul 2024 03:38
URI:	http://repository.ump.ac.id/id/eprint/9906

Actions (login required)

View Item