ROVII, ANDRI (2019) IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL PADA MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN BREBES. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
Preview |
Text
Andri Rovii_JUDUL.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
Andri Rovii_BAB I.pdf Download (351kB) | Preview |
Preview |
Text
Andri Rovii_BAB II.pdf Download (441kB) | Preview |
![]() |
Text
Andri Rovii_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) |
![]() |
Text
Andri Rovii_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (633kB) |
![]() |
Text
Andri Rovii_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
Preview |
Text
Andri Rovii_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (323kB) | Preview |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada makanan ringan di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan lokasi penelitian berada di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Metode analisa data menggunakan metode deskriptif analisis.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa implementasi Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada makanan ringan di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes masih belum berjalan dengan baik, hal ini masih terdapat 20 pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelaku usaha melanggar Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hambatan dalam penerapan Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada makanan ringan di Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yaitu kurangnya koordinasi dan sosialisasi dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikat halal pada produknya serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah dalam produk label halal yang tidak mempunyai sertifikat halal.
Saran yang diberikan adalah pemerintah dan lembaga terkait haruslah memberikan pembinaan sumber daya manusia (SDM) untuk melakukan sosialisasi secara maksimal untuk konsumen dan pelaku usaha mengenai pentingnya memberikan informasi yang jelas terkait produk yang dijual. Perlunya akses yang menunjang, aturan dan tatacara yang kuat bagi masyarkat untuk menyampaikan pendapat, usul dan keluhan terhadap ketidakjujuran informasi oleh pelaku usaha. Peran MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal haruslah memaksimalkan pelaksanaannya agar tidak pasif.
Dosen Pembimbing: | unspecified | unspecified |
---|---|
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
Additional Information: | Pembimbing: Marsitiningsih, S.H., M.H. |
Uncontrolled Keywords: | Implementasi; Produk Halal |
Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 |
Depositing User: | Bandriyah . |
Date Deposited: | 03 Feb 2020 02:19 |
Last Modified: | 08 Jan 2025 01:16 |
URI: | http://repository.ump.ac.id/id/eprint/9802 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |