Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana sesuai Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa setelah adanya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika masih tinggi dan upaya yang dilakukan para penegak hukum yaitu dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu yang bertugas untuk mengeluarkan rekomendasi bahwa seorang pengguna tersebut apakah merangkap sebagai pengedar atau murni sebagai pecandu saja. Maka dari itu, saran yang diajukan yaitu hakim yang menangani perkara narkotika agar lebih teliti dalam menggolongkan pelaku penyalahgunaan narkotika dengan pengedar, karena kedudukan pengguna narkotika sebagai korban yang mempunyai hak-hak yang harus dilindungi maka hendaknya hakim perlu menjadikan rehabilitation theory dan perspektif eksistensialisme sebagai paradigma berpikir, agar lebih memudah hakim untuk menerapkan pemidanaan bagi pengguna narkotika.