KARVIANURI, VIA (2018) ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR DALAM PERKARA KEPAILITAN (Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pdt.sus/Actio Pauliana/2014/PN.Niaga Jkt.Pst). Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
Preview |
Text
COVER.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (758kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (759kB) | Preview |
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) |
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (752kB) | Preview |
![]() |
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (756kB) |
Abstract
Actio Pauliana adalah suatu upaya hukum untuk menuntut pembatalan
perbuatan-perbuatan hukum debitur yang merugikan krediturnya. Kewenangan
seperti ini diatur secara umum dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Secara khusus
Actio Pauliana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap
kreditur melalui Actio Puliana dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim
Pengadilan Niaga dalam memutus perkara Nomor: 01/Pdt.sus/Actio
Pauliana/2014/PN.Niaga Jkt.Pst tentang Actio Pauliana dalam kepailitan tersebut
telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan pendekatan
perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data yaitu data penelitian
ini yaitu data primer yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder. Data
diuraikan dalam bentuk tulisan atau teks yang sistematis. Metode yang digunakan
adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan
hukum bagi kreditur adalah dilakukannya sita umum atas aset PT Metro Batavia
yang pailit sehingga kreditur mendapat perlindungan hukum batas aset yang
disengketakan. Hakim mempertimbangkan putusannya dalam beberapa unsur
berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Dosen Pembimbing: | unspecified | unspecified |
---|---|
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
Additional Information: | Pembimbing: Susilo Wardani S.H., S.E., M.Hum., |
Uncontrolled Keywords: | Actio Pauliana, Bentuk Perlindungan, Pertimbangan Hakim |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 |
Depositing User: | Users 144 not found. |
Date Deposited: | 06 Sep 2019 03:27 |
Last Modified: | 29 Oct 2024 02:46 |
URI: | http://repository.ump.ac.id/id/eprint/9190 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |