OKTRIANTO, WAHYU (2011) TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No. 08/Pid.B/2008/PN.Pwt). Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
Preview |
Text
WAHYU OKTRIANTO Cover.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
WAHYU OKTRIANTO BAB I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
WAHYU OKTRIANTO BAB II.pdf Download (3MB) | Preview |
![]() |
Text
WAHYU OKTRIANTO BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
![]() |
Text
WAHYU OKTRIANTO BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
![]() |
Text
WAHYU OKTRIANTO BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Preview |
Text
WAHYU OKTRIANTO DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (996kB) | Preview |
Abstract
Beberapa waktu terakhir ini pemberitaan mengenai perdagangan orang di Indonesia semakin marak. Di Indonesia jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi cukup tinggi. Sulitnya mendapatkan angka yang sesungguhnya dikarenakan kasus ini merupakan fenomena gunung es. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Putusan dengan judul: TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 08/PID.B/2008/PN.Pwt). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam memutuskan perkara No. 08/Pid.B/2008/PN.Pwt. Metode yang digunakan adalah Metode Pendekatan: yuridis normatif, Spesifikasi Penelitian: deskriptif analitif, penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun dengan sistematis dan logis, dan analisis yang digunakan adalah analisis data normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Majelis Hakim telah menerapkan unsur hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007. Semua unsur-unsur ini telah terbukti dan terpenuhi baik secara hukum maupun doktrin. Dasar pertimbangan hakim: Pasal 184 ayat (1) (KUHAP) jo Pasal 29 jo Pasal 30 UU No. 21 Tahun 2007 yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah didengar dipersidangan serta terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007. Sehingga Hakim telah menerapkan unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan norma hukum dan doktrin. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanggulangan masalah trafficking. Masyarakat perlu dijelaskan tentang keseriusan isu perdagangan perempuan dengan segala implikasinya.
Dosen Pembimbing: | unspecified | unspecified |
---|---|
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
Additional Information: | Pembimbing : Susilo Wardani, SH, SE, M.Hum dan Rahtami Susanti SH,M.Hum |
Uncontrolled Keywords: | Masalah tindak pidana perdagangan orang, penerapan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 |
Depositing User: | Dan Kh |
Date Deposited: | 31 Aug 2017 04:24 |
Last Modified: | 26 Nov 2024 07:59 |
URI: | http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3718 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |