PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto)

PRIHASTIAWAN, BOGI (2016) PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DESERSI (Studi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto). Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

Preview	Text COVER_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text BAB I_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf Download (770kB) | Preview
Preview	Text BAB II_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf Download (851kB) | Preview
	Text BAB III_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)
	Text BAB IV_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf Restricted to Repository staff only Download (784kB)
	Text BAB V_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA_BOGI PRIHASTIAWAN_HUKUM'16.pdf Download (620kB) | Preview

Abstract

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak pidana desersi yaitu perbuatan meninggalkan dinas kesatuannya tanpa sah selama 30 (tiga puluh) hari dalam waktu damai dan 4 (empat) hari dalam waktu perang. Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan bahwa apabila anggota militer melakukan tindak pidana, maka pihak yang menyidik bukan dari Kepolisian Republik Indonesia, melainkan ada tiga pihak yang berwenang menyidik, yaitu Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer (POM) dan Oditur Militer. Penelitian dilakukan di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto, dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme danhambatan yang ditemui dalam proses penyidikan tindak pidana desersi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto.Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa mekanisme penyidikan terhadap tindak pidana desersi di Detasemen Polisi Militer IV/1 Purwokerto telah sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana setelah penyidik mendapatkan laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya suatu tindak pidana desersi, laporan tersebut diserahkan kepada UPPPM dan ditandatangani Dandenpom untuk mendapatkan disposisi. Setelah itu penyidik membuat surat panggilan dan memeriksa tersangka dan saksi, kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan. Hambatan yang ditemui dalam proses penyidikan berupa hambatan intern dan ekstern. Hambatan intern berkaitan dengan mentalitas penyidik Polisi Militer (POM) ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang pangkatnya lebih tinggi dari penyidik Polisi Militer (POM) itu sendiri, adapun hambatan ekstern berupa sarana prasarana dan dana operasional yang kurang memadai.

Actions (login required)

View Item