Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa
bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berba
ngsa dan bernegara pada umumnya
.
Tindak pidana korupsi telah
menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya
pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan
cara yang luar biasa. Dalam penanga
nan tindak pid
ana korupsi, k
ejaksaan
berperan sebagai
penyelidik,
penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka
peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat
dominan. Untuk itu rumusan masalah yang diajuka
n adalah bagaimana peranan
Kejaksaan N
egeri dalam penanganan
tindak pidana
korupsi serta hambatan apa
yang di hadapi
kejaksaan
Negeri Purwokerto
dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi?
Penulisan hukum ini bertujuan un
tuk mengetahui peranan K
ejaksaan
Negeri Purwokerto dalam penanganan
tin
da
k pidana korupsi serta hambatan yang
dihadapi lembaga K
ejaksaan
Negeri Purwokerto
dalam pemberantasan tinda
k
pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan met
ode pendekatan yuridis normatif
,
spesifikasi pe
nelitian deskriptif analitif
, metode pengumpulan data
menggunakan
d
ata primer dan data sekunder, un
tuk menganalisis data yang diperoleh
menggunakan metode analisis data nor
matif
kualitatif
.
Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan
penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidi
kan dari Kepala Kejaksaan
Negeri. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum
maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun
surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan. Dalam mempersiapkan
penuntutan,
Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah
lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut
memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.
Hambatan yang di
hadapi
Kejaksaan Negeri
Purwokerto dalam penanganan
tindak pidana korupsi
adalah
k
eberadaan Personil jaksa yang ada di Kejaksaan
Negeri Purwokerto yang minim. Khususnya Jaksa Tindak Pidana Khusus yang
hanya 3 ( tiga) personil jaksa
.
Susahnya melakukan identifikasi terhadap baran
g
bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.
Untuk mengatasi
hambatan yang dialami
Kejaksaan Negeri Purwokerto
dalam
mengungkap perbuatan korupsi tersebut di atas haruslah segera diatasi dan
dicari solusinya, seperti melakukan pe
mbinaan dan mewajibkan setiap penuntut
umum untuk mengikuti pendidikan Strata
-
2 Ilmu Hukum maupun pendidikan lain
diluar ilmu hukum, seperti Akuntan Publik dan management.
Karena jika tidak,
akan sangat sulit untuk memberantas ti
ndak pidana korupsi
dengan
optimal
.