SARI, DEWI KARTIKA (2011) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA TEGAL. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.
Preview |
Text
COVER_DEWI KARTIKA SARI_HUKUM'11.pdf Download (653kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I_DEWI KARTIKA SARI_HUKUM'11.pdf Download (607kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II_DEWI KARTIKA SARI_HUKUM'11.pdf Download (699kB) | Preview |
![]() |
Text
BAB III_DEWI KARTIKA SARI_HUKUM'11.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB) |
![]() |
Text
BAB IV_DEWI KARTIKA SARI_HUKUM'11.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) |
![]() |
Text
BAB V_DEWI KARTIKA SARI_HUKUM'11.pdf Restricted to Registered users only Download (576kB) |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA_DEWI KARTIKA SARI_HUKUM'11.pdf Download (595kB) | Preview |
Abstract
Keberadaan PKL yang menjamur di Kota Tegal keberadaannya dapat
dijadikan sebagai salah satu potensi bagi pembangunan daerah yang
pengembangannya juga harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar
keberadaanya tidak merugikan pihak lain. Kehadiran PKL merupakan salah satu
faktor yang menimbulkan persoalan baik dalam masalah ketertiban lalu lintas,
keamanan, maupun kebersihan di setiap daerah termasuk juga di Kota Tegal.
Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang
Pengaturan PKL, akan tetapi kenyataan di lapangan tidak sejalan dengan apa yang
diharapkan karena masih banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya yang
akhirnya akan menimbulkan masalah sosial dan lingkungan yang mengganggu
ketertiban dan ketentraman masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota
Tegal, 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Perdagangan Kaki
Lima di Kota Tegal.
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan
Pedagang Kaki Lima di Kota Tegal masih belum dapat direalisasikan dengan
baik. Hal itu karena Perda tersebut belum dilengkapi dengan adanya Peraturan
Wali Kota (Perwalkot) yang mengatur tentang masalah teknis dari perda tersebut,
sehigga dampak dari permasalahan tersebut yitu keberadan PKL di Kota Tegal
semakin menjamur. Hampir seluruh tempat strategis selalu ditempati para PKL
untuk berjualan. Kemudian Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Kota Tegal yang
ditemui yaitu kurangnya personil dari Satpol PP sehingga Satpol PP kesulitan
dalam menertibkan pedagang kaki lima, jumlah pedagang kaki lima yang sangat
banyak di Kota Tegal tetapi kerena lahan Kota Tegal sempit sehingga Kota Tegal
belum mempunyai lahan tersendiri khusus untuk pedagang kaki lima.
Saran yang peneliti sampaikan dalam hubunganya dengan hasil penelitian
yang diperoleh yaitu : 1) Bagi pemerintah kota tegal diharapkan segera menyusun
peraturan walikota yang mengatur masalah teknis dari pengaturan pedagang kaki
lima, 2) Dalam menjalankan fungsi dan perannya, setiap anggota Pol PP
senantiasa bersikap dan bertindak secara professional, dengan selalu
mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai
moral, serta memperhatikan Hak Azasi Manusia, 3) Pemerintah Kota Tegal
diharapkan segera menyiapkan suatu tempat khusus bagi pedagang kaki lima
untuk menjajakan barang dagangannya.
Item Type: | Thesis (Bachelor) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: Indriati Amarini, S.H., M.Hum., dan Soediro, S.H., LLM. |
Uncontrolled Keywords: | Pelaksanaan, Pengaturan Pedagang, Pedagang Kaki Lima |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1 |
Depositing User: | Iin Hayuningtyas |
Date Deposited: | 07 Jul 2017 01:41 |
Last Modified: | 30 Jan 2025 06:15 |
URI: | http://repository.ump.ac.id/id/eprint/2360 |
[error in script]
Actions (login required)
![]() |
View Item |