Ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Hak atas merek sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang diakui sebagai aset tak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dimanfaatkan sebagai objek jaminan utang, khususnya untuk mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi penggunaan HKI atas merek sebagai jaminan utang pada UMKM di Purwokerto setelah berlakunya UU No. 24 Tahun 2019 dan mengetahui hambatan dalam implementasi penggunaan HKI atas merek sebagai jaminan utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan pihak bank di Purwokerto Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan HKI atas merek sebagai jaminan utang belum dapat terimplementasi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya informasi yang diperoleh pelaku UMKM terkait potensi HKI sebagai agunan pembiayaan. Hambatan dari lembaga perbankan belum adanya regulasi teknis yang jelas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai mekanisme penilaian, pencatatan, serta eksekusi HKI sebagai jaminan. Hambatan lainnya adalah terbatasnya jangka waktu perlindungan hukum dan belum terbentuknya lembaga penilai khusus untuk aset HKI.