Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kabupaten Cilacap. Sebagai daerah dengan pengiriman pekerja migran indinesia terbanyak di Jawa Tengah, mencapai lebih dari 13.000 jiwa per tahun, Cilacap menghadapi kerentanan signifikan terhadap TPPO. Kondisi ini dipicu oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur migrasi yang sah serta berbagai risiko yang melekat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan pekerja migran indonesia terhadap tindak pidana perdagangan orang dan hambatan dalam perlindungan pekerja migran indonesia terhadap tindah pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang mengandalkan data dan fakta konkret yang didapatkan dari pengamatan perilaku manusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan cakupan dalam perlindungan yang lebih luas (hukum, ekonomi, sosial) dan mencakup seluruh tahapan migrasi (pra-penempatan, penempatan, purna-penempatan) serta keinginan pwkwerja migran indonesia untuk proses keberangkatan yang cepat sering mendorong untuk menempuh jalur non-prosedural