Kemiskinan masih menjadi masalah bagi negara Indonesia upaya dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di negara Indonesia telah menghasilkan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yakni Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai inovasi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Namun pada prakteknya terdapat kendala yang dialami pada saat program berjalan contohnya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Ketua E-warong di Desa Paseh Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara dengan mengingkari isi perjanjian jual beli beras untuk Bantuan Pangan Non Tunai yang telah disepakati denan Mitra Bulog. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa dan hambatan yang terjadi dalam perjanjian jual beli beras bantuan pangan non tunai di Kabupaten Banjarnegara. Permasalah yang diangkat mencakup dua aspek yaitu bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut dan apa hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesain sengketa dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang berlaku, jurnal, serta mengidentifikasi dan mengklarifikasi fakta hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui penjualan aset tanah milik Ketua E-warong untuk membayar penundaan pembayaran beras kepada CV Pariwangi Mandiri dengan mediasi oleh Kepala Desa Paseh. Peran kepala desa sebagai mediator diatur dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 14 Tentang Desa. Hambatan yang dihadapi meliputi kesulitan komunikasi dengan Ketua E-Warong, minimnya pemahaman hukum terkait konsekuensi pelanggaran perjanjian, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.