Penderitaan yang dialami etnis Rohingya menjadi perhatian dunia termasuk Pemerintah Indonesia. Ratusan etnis Rohingya mengungsi ke Indonesia dan mencari perlindungan. Indonesia ikut terlibat memberikan bantuan terhadap etnis Rohingya berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke IV yaitu “ikut serta menjaga perdamaian dunia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap anak etnis Rohingya dan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia pada kejahatan genosida. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap etnis Rohingya masih belum efektif dalam penanganan. Banyaknya pelanggaran yang dialami etnis Rohingya, termasuk kekerasan, diskriminasi, dan hilangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta status kewarganegaraan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 pasal 3 yang membuat etnis Rohingya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia kejahatan genosida, dapat berupa tuntutan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Mahkamah Internasional (ICJ) dan sanksi ekonomi dari masyarakat internasional.