Sistem pemerintahan di Indonesia melibatkan kontribusi besar dari pemerintahan daerah, yang mana telah diketahui bahwa struktur pemerintah di tingkat provinsi dipimpin oleh Gubernur, kabupaten atau kota oleh Bupati atau Walikota yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah. Pada mulanya, rakyat memilih kepala daerah secara langsung, kemudian sistem pemilihanya beralih menjadi pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang aquo, masyarakat menentang karena sistem Pemilihan perwakilan dianggap bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui dan menganalisis terkait Bagaimana Konstitusi dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Perundangan Indonesia, serta mengetahui apakah Pemilihan Kepala Daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Konstitusi. Dengan manfaat penelitian yaitu secara teoritis diharapkan bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum tata negara. Sedangkan secara praktis sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh pihak di bidang hukum dan sebagai sarana untuk menambah wawasan. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka yang tersedia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian ini adalah deskriptif analitis yang lengkap tentang keadaan hukum positif dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik Library Reasearch. Kata “dipilih secara demokratis” memiliki makna yang cukup luas, karena di dalam teori drmokrasi terdiri dari berbagai macam seperti demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Sehingga dalam hal ini mencakup pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan kepala daerah tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD. Kemudian sistem demokrasi di Indonesia memiliki sistem pemilihan secara langsung dan sistem pemilihan secara tidak langsung, sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan demokrasi Pancasila.