Perubahan nama merupakan hak individu yang dijamin oleh pemerintah, memungkinkan setiap warga negara untuk mengelola identitas pribadi mereka sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Proses ini harus dilakukan melalui prosedur hukum yang formal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prosedur perubahan nama di Indonesia, dengan fokus pada Penetapan nomor 14/Pdt.P/PN Pbg, yang menolak permohonan perubahan nama karena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan studi ini ialah pendekatan yuridis normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis norma-norma atau penerapan prinsip-prinsip dalam hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama memerlukan penetapan dari pengadilan negeri sesuai domisili pemohon. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama harus disertai salinan penetapan pengadilan, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, kartun tanda penduduk elektronik, dan dokumen perjalanan untuk warga negara asing. Permohonan pemohon dalam Penetapan nomor 14/Pdt. P/PN Pbg ditolak terkait permohonan perubahan nama karena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Pemohon telah melakukan beberapa perubahan identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa melalui proses pengadilan, yang jelas melanggar ketentuan yang ada.