Salamah, Nur Hanifatus (2025) Perspektif Hukum Progresif Dalam Pengaturan Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Deepfake. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_COVER.pdf Download (1MB)
	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_BAB I.pdf Download (979kB)
	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_BAB II.pdf Download (1MB)
	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (913kB)
	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (828kB)
	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (999kB)
	Text NUR HANIFATUS SALAMAH_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan teknologi di era revolusi 4.0 memunculkan inovasi kecerdasan buatan seperti deepfake yang berpotensi disalahgunakan untuk pornografi, penipuan, dan disinformasi melalui manipulasi konten audio-visual. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum positif dalam menangani penyalahgunaan deepfake, mengidentifikasi kendala penanganannya, serta mengevaluasi kelemahan dalam perlindungan korban berdasarkan perspektif hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Kompleksitas tantangan deepfake membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya tekstual namun juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Perspektif hukum progresif menjadi relevan karena menekankan hukum harus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan pengaturan penyalahgunaan deepfake telah tercakup dalam UU Pornografi, UU TPKS, dan UU ITE untuk melindungi martabat, privasi, dan kehidupan sosial korban. Upaya penanggulangan dilakukan melalui dua strategi: pencegahan (preventif) yang melibatkan kolaborasi pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil dalam menciptakan sistem digital aman, serta penegakan hukum (represif) yang membutuhkan penguatan regulasi dan pendekatan komprehensif. Diperlukan kerangka hukum yang adaptif dan responsif untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak individu dalam menghadapi tantangan deepfake.

Dosen Pembimbing:	Saefudin, Yusuf | nidn0612039302
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	hukum progresif, deepfake, kecerdasan buatan, perlindungan hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
Depositing User:	Iin Hayuningtyas
Date Deposited:	10 Mar 2025 00:56
Last Modified:	10 Mar 2025 00:56
URI:	http://repository.ump.ac.id/id/eprint/18045

Actions (login required)

View Item