Rizky, Zulfikar Muhammad (2025) Analisis Kewenangan dan Implikasi Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Budgeter Dalam Undang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_COVER.pdf Download (5MB)
	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_BAB II.pdf Download (1MB)
	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB)
	Text ZULFIKAR MUHAMMAD RIZKY_LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Guardian of Constitutions dalam konteks pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Fokus utama adalah analisis peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebagai "Negative Legislature" tetapi juga dapat dimaknai sebagai "Negative Budgeter." Penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem negara Indonesia, khususnya pada dinamika hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Pemerintah dan DPR serta pengelolaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundangundangan, doktrin hukum, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi sebagai "Negative Budgeter" memperluas fungsi konstitusionalnya dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam kebijakan anggaran negara. Selain itu, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU APBN memperlihatkan dampak signifikan terhadap keseimbangan antar cabang kekuasaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran dengan prinsip-prinsip konstitusi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi lembaga negara, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami pengelolaan keuangan negara yang konstitusional.

Dosen Pembimbing:	Amarini, Indriati | nidn0020086901
Item Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	mahkamah konstitusi, UU APBN, negative legislature, negative budgeter
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
Depositing User:	Nur Hardiansyah
Date Deposited:	28 Feb 2025 03:33
Last Modified:	28 Feb 2025 03:33
URI:	http://repository.ump.ac.id/id/eprint/18024

Actions (login required)

View Item