Penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri sering menghadapi kendala berupa proses litigasi yang panjang dan kurangnya efektivitas dalam mencapai solusi damai. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran mediator dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dan menggunakkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur lainnya, serta dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa peran hakim mediator sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mendorong penyelesaian secara damai tanpa paksaan, menjaga netralisasi dan tidak memihak, memfasilitasi dialog kedua belah pihak untuk saling memahami kepentingan masing-masing, membantu menyusun kesepakatan, hingga diwajibkan bagi Hakim Mediator untuk mempunyai sertifikat mediator. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Purbalingga yaitu ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, kurangnya pemahaman tentang proses mediasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat sering kali mengurangi efektivitas mediasi.