Di era digital saat ini, komunikasi dapat dilakukan dengan leluasa tanpa batasanwaktu dan tempat dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ada lima pasal yang mengatur etika bermedia sosial, diatur dalam Pasal 27 sampai 30 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan deskripsi analitis. Hasil penelitian ini adalah (1) Kebebasan berpendapat penting untuk dijamin perlindungannya agar masyarakat tidak khawatir setiap mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada pemerintahan. Konvergensi teknologi yang dialami Indonesia dibidang Telematika (Teknologi, Media dan Informatika) telah diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai payung hukum di Indonesia dalam bidang teknologi informasi dan transaksi. Undang-Undang Nomor 19tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) merevisi pasal 27 ayat1, pasal 27 ayat 3, dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut, agar mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi. Saran yang diberikan (1)Tercapainya kepastian dan kemanfaatan hukum, pemerintah harus memperhatikan dan menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara, sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi yang meratifikasi Hak Asasi manusia (HAM). (2) Pemerintah Indonesia harus merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi dimedia sosial.