Skripsi ini membahas mengenai pengaruh sistem presidential threshold terhadap partisipasi dan representasi politik pada pemilihan umum presiden di Indonesia, serta membandingkannya dengan negara Brazil yang tidak menerapkan sistem serupa. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana presidential threshold memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dan representasi sosial politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis dan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi ini menganalisis regulasi di Indonesia, khususnya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta konsep presidential threshold di Brazil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, penerapan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional mengurangi partisipasi politik masyarakat dalam memilih calon pemimpin. Sebaliknya, di Brazil, sistem yang menetapkan ambang batas keterpilihan presiden (50% + 1 suara) lebih mendukung inklusivitas dan representasi politik. Kesimpulan penelitian ini adalah sistem presidential threshold di Indonesia perlu ditinjau kembali untuk menciptakan proses demokrasi yang lebih inklusif, adil dan representatif, sebagaimana dicontohkan oleh praktik pemilu presiden di Brazil.