Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No. 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka (15) menyebutkan bahwa
Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pasal 1 angka
(16) Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk
sesuatu barang dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan atau menarik
perhatian umum sesuatu barang, jasa, orang atau yang dapat dilihat, dibaca
dan atau didengar dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
Tujuan da
ri penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor Penghambat
Penegakan Hukum Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas. Metode
pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.
Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pajak Reklame di Kabupaten
Banyumas adalah
terbatasnya
jumlah
tenaga
fiskus
, terbatasnya
sarana dan
prasara
na, pengawasan
, faktor dari
wajib
pajak itu
sendiri
.
Agar penegakan hukum pajak reklame ditaati oleh Wajib Pajak, maka
perlu adanya penerapan sanksi hukum yang lebih tegas bagi Wajib Pajak
reklame yang tidak taat pajak. Perlu ditambahkan jumlah tenaga fiskus,
sarana dan prasarana untuk mempermudah pekerjaan baik itu dari pihak
fiskus maupun dari Wajib Pajak
.