LUTFI, IKMAL EL (2017) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN. S3 thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[thumbnail of Ikmal El Lutfi -  Cover.pdf]
Preview
Text
Ikmal El Lutfi - Cover.pdf

Download (3MB) | Preview
[thumbnail of Ikmal El Lutfi - Bab I.pdf]
Preview
Text
Ikmal El Lutfi - Bab I.pdf

Download (510kB) | Preview
[thumbnail of Ikmal El Lutfi - Bab II.pdf]
Preview
Text
Ikmal El Lutfi - Bab II.pdf

Download (584kB) | Preview
[thumbnail of Ikmal El Lutfi - Bab III.pdf] Text
Ikmal El Lutfi - Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (492kB)
[thumbnail of Ikmal El Lutfi - Bab IV.pdf] Text
Ikmal El Lutfi - Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (564kB)
[thumbnail of Ikmal El Lutfi - Daftar Pustaka.pdf] Text
Ikmal El Lutfi - Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (496kB)

Abstract

Hak-hak mantan Istri dan anak pasca perceraian dalam cerai gugat dan cerai
talak telah diatur dalam KHI namun kenyataanya banyak hak mantan istri dan hak
hadhanah bagi anak banyak yang tidak mendapatkan haknya karena tidak
dilaksanakan putusan pengadilan oleh mantan suami.
Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perlindungan hukum
terhadap hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama
Purwokerto dan menganalisis bagaimana pertimbanagan hakim Agama Purwokerto
dalam memberikan perlindungan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap
hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian Metode yang digunakan adalah
yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data primer
dan data sekunder, lokasi peneitian di Pengadilan Agama Purwokerto, metode
analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perlindungan hukum
terhadap hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama
Purwokerto tidak diberikan secara langsung dalam putusan pengadian karena hakim
pengadilan Agama Purwokerto masih berpedoman pada Pasal 176 HIR ayat 3 dan
sebagian besar istri hanya menuntut putusnya ikatan perkawinan saja sehingga hak-
hak istri dan anak pada Pasal 41 huruf a UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf
b dan d kurang mendapatkan perlindungan hukum.
Oleh karena itu, perlu bagi hakim agama Purwokerto agar memberikan
putusan yang berkeadilan bagi mantan istri dan anak tanpa harus di minta dalam isi
gugatan dan perlu adanya pembentukan Undang-undang yang baru yang memilki
kesetaraan gender dalam memberikan perlindungan hukum

Dosen Pembimbing: unspecified | unspecified
Item Type: Thesis (S3)
Uncontrolled Keywords: hak-hak mantan istri, hadhanah
Subjects: L Education > L Education (General)
Depositing User: Users 28 not found.
Date Deposited: 12 Apr 2017 01:23
Last Modified: 05 Jul 2024 03:06
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/1512

Actions (login required)

View Item View Item