Perjanjian pranikah memuat isi yang mengenai bebas asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tertiban umum. Perjanjian pranikah tidak boleh dibuat karena sebab (causa) palsu dan terlarang. Tidak dibuat janji-janji yang menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai kepala perkawinan, hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (ouder-lijkemacht), hak-hak yang ditentukan Undang-undang bagi mempelai yang hidup selama (langstlevendeechtgemoot) dan tidak dibuat perjanjian yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya. Adapun rumusan maslah dalam penelitian ini yaitu Apakah perjanjian pranikah memenuhi unsur-unsur yang membatalkan perjanjian perkawinan campuran? Bagaimana hambatan terhadap penggunaan perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian secara hukum yuridis normatif adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, dan juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil penelitian ini yaitu perjanjian pranikah dapat melindungi bukan hanya harta benda mereka tapi juga mengenai status sosial mereka apabila terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti perceraian. Namun, masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian pranikah merupakan hal yang tidak elok dalam perkawinan sehingga masih banyak penolakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.