Di Indonesia, Lembaga Pembinaan Narapidana atau yang di kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan fasilitas layanan untuk kembali memasyarakatkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Penelitian ini membahas terkait Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 dan hambatan dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni pendekatan perundang-undangan. Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Kaitanya Dengan Penerapan Protokol kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19 (Di Lembaga Pemasyarakatan Cilacap). Pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cilacap kaitannya dengan penerapan prokes pada masa pandemi Covid-19 dengan beberapa langkah preventif (pencegahan) dan penularan virus Covid-19 seperti penempatan kamar khusus isolasi mandiri selama 14 hari bagi tahanan baru, pembagian kamar hunian yang disetarakan dengan kapasitas hunian tiap-tiap kamar, pemberian vitamin dan masker bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), penyediaan wastafel di ruang publik, pemberlakuan ibadah di masing-masing kamar WBP untuk menghindari kerumunan. Hambatan yang terjadi mengenai pemenuhan hak-hak WBP kaitannya dengan prokes di masa pandemi Covid-19 diantaranya ialah terlalu banyaknya warga binaan yang terdapat di lapas yang notabene sudah over kapasitas, sehingga penerapan social distancing kurang maksimal. kepadatan penghuni Lapas yang tinggi, sehingga sulit diterapkan jaga jarak diantara mereka