MIRANTI, FEBIAN WIDYA (2020) PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEJAHATAN CYBERSPACE DI ERA REVOLUSI 4.0. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[thumbnail of Febian Widya Miranti_JUDUL.pdf]
Preview
Text
Febian Widya Miranti_JUDUL.pdf

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of Febian Widya Miranti_BAB I.pdf]
Preview
Text
Febian Widya Miranti_BAB I.pdf

Download (582kB) | Preview
[thumbnail of Febian Widya Miranti_BAB II.pdf]
Preview
Text
Febian Widya Miranti_BAB II.pdf

Download (739kB) | Preview
[thumbnail of Febian Widya Miranti_BAB III.pdf] Text
Febian Widya Miranti_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (577kB)
[thumbnail of Febian Widya Miranti_BAB IV.pdf] Text
Febian Widya Miranti_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (845kB)
[thumbnail of Febian Widya Miranti_BAB V.pdf] Text
Febian Widya Miranti_BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (506kB)
[thumbnail of Febian Widya Miranti_DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
Febian Widya Miranti_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (641kB) | Preview

Abstract

Banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat
komunikasi berpotensi terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Per
November 2018, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330
aduan atas dugaan pembocoran data pribadi guna menekan peminjam agar
segera mengembalikan uang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis perlindungan data pribadi terhadap kejahatan cyberspace di
era revolusi 4.0 dan mengetahui hambatan dalam perlindungan data pribadi
terhadap kejahatan cyberspace di era revolusi 4.0. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
sampai sejauh ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi
mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus.
Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di
beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek
perlindungan data pribadi secara umum. Namun bila ditarik penafsiran
secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam
pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan
Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang
Dilarang. Berdasarkan hasil penelitian maka Indonesia perlu adanya satu
payung hukum sebagai rujukan utama. Rencana pembuatan UU
Perlindungan Data Pribadi sendiri pertama kali digulirkan pada tahun 2009,
namun hambatan dalam pembuatan naskah akademik UU PDP salah
satunya adalah transisi kepemimpinan di tubuh Kemenkominfo turut
memperlambat pembahasan, serta Indonesia perlu adanya lembaga otoritas
perlindungan data atau Data Protection Authority (DPA).

Dosen Pembimbing: unspecified | unspecified
Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Rahtami Susanti, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Perlindungan, Data Pribadi, Cyberspace
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum S1
Depositing User: Bandriyah .
Date Deposited: 21 Sep 2020 00:54
Last Modified: 11 Nov 2024 06:58
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/10128

Actions (login required)

View Item View Item