TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI BANYUMAS

PRADANA, SATRIA BAYU NURRAHMAN (2020) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN HONORARIUM NOTARIS BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DI BANYUMAS. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

Preview	Text Satria Bayu Nurrahman Pradana_JUDUL.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text Satria Bayu Nurrahman Pradana_BAB I.pdf Download (784kB) | Preview
Preview	Text Satria Bayu Nurrahman Pradana_BAB II.pdf Download (849kB) | Preview
	Text Satria Bayu Nurrahman Pradana_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (695kB)
	Text Satria Bayu Nurrahman Pradana_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (956kB)
	Text Satria Bayu Nurrahman Pradana_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (688kB)
Preview	Text Satria Bayu Nurrahman Pradana_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (769kB) | Preview

Abstract

Pada saat ini di Kabupaten Banyumas Notaris dalam menetapkan Honorarium itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris ada yang menetapkan Honorarium dibawah dari ketentuan peraturan. Tindakan ini tentu saja melanggar pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris, yang menyatakan notaris dilarang menetapkan honorarium yang harus dibayar klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan . Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik masalah sebagai berikut: apa dasar penetapan Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: 1) untuk dasar penetapan dasar Honorarium Notaris di Kabupaten Banyumas berdasarkan kebiasaan, artinya untuk para Notaris junior mengikuti Notaris yang senior. 2) akibat hukumnya apabila ada Notaris yang melanggar ketentuan Honorarium yang telah di tetapkan di perkumpulan, yaitu a.Teguran; b.Peringatan; c.Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; d.Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; e.Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan . Dari pernyataan diatas maka kesimulannya yang pertama untuk menetapkan Honorarium itu berdasarkan kebiasaan atau mengikuti aturan yang sudah ada dan yang kedua sanksi yang diberikan kepada Notaris yang melanggar Honorarium yaitu berupa sanski teguran . Saran yang pertama dalam penelitian ini yaitu, harus dibuat peraturan batas maksimal dan batas minimalnya untuk di banyumas supaya tidak terjadi persaingan tidak sehat antar sesama rekan Notaris lagi dan saran yang kedua juga MPD harus tegas dalam menerapkan sanksi terhadap Notaris yang melanggar.

Actions (login required)

View Item