ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.14/PUU-XI/2013 TENTANG PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILU 2019

PRATIWI, NINDA GUSTIA (2018) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.14/PUU-XI/2013 TENTANG PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILU 2019. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (647kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (764kB) | Preview
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (599kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (757kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (550kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (635kB) | Preview
[img] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (672kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: Bagaimana kedudukan hukum Presidential Threshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Bagaimana penerapan presidential threshold dalam pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum mengenai presidential threshold setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 serta mengetahui dan menganalisis penerapan presidential threshold dalam pemilu 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan sumber data dalam penelitian ini mengutamakan data sekunder dengan cara melakukan studi dokumen dan literatur dengan mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan dengan materi skripsi ini serta data pendukung dari pendapatpendapat para ahli dalam bidang tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, presidential threshold akan tetap diterapkan dalam pemilu 2019 karena menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan ambang batas pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik merupakan kebijakan hukum terbuka yang dimiliki Presiden dan Dewa Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk Undang-undang. Sesuai dengan hasil maka disarankan Pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 sebenarnya tidak perlu menggunakan ambang batas minimal pencalonan (presidential threshold) artinya semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu otomatis dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Indriarti Amarini, S.H., M.Hum.,
Uncontrolled Keywords: presidential threshold, Mahkamah Kontitusi, Pemilu
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: eko wahyudi
Date Deposited: 29 Aug 2019 02:16
Last Modified: 29 Aug 2019 02:16
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/9138

Actions (login required)

View Item View Item