DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg)

YULIANI, AISHA NUR RIFKI (2018) DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg). Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
AISHA NUR RIFKI YULIANI_COVER.pdf

Download (4MB) | Preview
[img]
Preview
Text
AISHA NUR RIFKI YULIANI_BAB I.pdf

Download (846kB) | Preview
[img]
Preview
Text
AISHA NUR RIFKI YULIANI_BAB II.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
AISHA NUR RIFKI YULIANI_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (699kB)
[img] Text
AISHA NUR RIFKI YULIANI_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (962kB)
[img] Text
AISHA NUR RIFKI YULIANI_BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (757kB)
[img]
Preview
Text
AISHA NUR RIFKI YULIANI_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

This study aimed to determine the effects of marriage dispensation decree number of 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg on children protection, and to know and to understand the judges' consideration on the determination of underage marriage dispensation in decree number of 0009/Pdt.P/2017/PA .Tg at the Tegal Religious Court. This research method used a normative juridical approach. Normative juridical is a method to study the application of rules or norms in positive law. The data collection method used document or literature study and it was added with interviews with informants (Chief Judge in Tegal Religious Court). Furthermore, the data presentation method was presented in the form of a systematic and logical description. Based on the results of this study, it could be concluded that underage marriage in decree number of 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg would endanger physical and psychological health for the lives of teenagers. The regulation underlying marriage dispensation is Article 7 section (2) of Law Number 1 of 1974 about Marriage and Compilation of Islamic Law Article 15 section (1). The Child Protection Act has provided legal protection for children who are underage marriage, as stipulated in Article 78, Article 82 and Article 88. The basis used by the Judge of the Tegal Religious Court in determining marriage dispensation is Article 7 section (2) of Law No. 1 of 1974 concerning about Marriage, the Petitioners' Request has been proven to be reasonable and not against the law, therefore the Court agreed to grant and the judge's consideration must also be based on the decree of Islamic Law. From the results of the study the author provide suggestions, those were: first, for those who will perform underage marriages, they should consider its consequences, both positive and negative. Second, in establishing marriage dispensation, the Judge must be more selective and dig deeper into the legal facts found in the trial, in accordance with the decree of the prevailing laws and regulations except in urgent or emergency circumstances.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: PEmbimbing: Soediro, S.H., L.L.M.,
Uncontrolled Keywords: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat putusan dispensasi nikah nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg terhadap perlindungan anak serta untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur dalam putusan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg di Pengadilan Agama Tegal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu metode untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan kemudian ditambah wawancara dengan narasumber (Hakim Ketua di Pengadilan Agama Tegal) Selanjutnya, metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun dengan sistematis dan logis. Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur pada putusan nomor 0009/Pdt.P/2017/PA.Tg yaitu akan membahayakan kesehatan fisik dan psikis bagi kehidupan remaja. Peraturan yang mendasari dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1). Undang-undang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang diatur dalam Pasal 78, Pasal 82 dan Pasal 88. Dasar yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Tegal dalam menetapkan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Pengadilan sepakat untuk mengabulkan serta pertimbangan hakim juga harus mendasarkan pada ketentuan Hukum Islam. Dari hasil penelitian penulis memberikan saran yaitu : pertama, bagi yang akan melakukan perkawinan di bawah umur, sebaiknya harus dipikirkan benar-benar karena adanya suatu akibat yang ditimbulkan, baik postif maupun negatif. Kedua, Dalam menetapkan dispensasi nikah, Hakim harus lebih selektif dan menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kecuali dalam keadaan yang mendesak atau darurat.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Riski Wismana
Date Deposited: 12 Jul 2019 02:13
Last Modified: 12 Jul 2019 02:13
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/8774

Actions (login required)

View Item View Item