TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH DIKAWASAN PESISIR PANTAI (Studi di Kabupaten Cilacap)

NURHAYATI, LENI (2018) TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN HAK PAKAI ATAS TANAH DIKAWASAN PESISIR PANTAI (Studi di Kabupaten Cilacap). Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
Leni Nurhayati_JUDUL.pdf

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Leni Nurhayati_BAB I.pdf

Download (698kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Leni Nurhayati_BAB II.pdf

Download (790kB) | Preview
[img] Text
Leni Nurhayati_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (613kB)
[img] Text
Leni Nurhayati_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (712kB)
[img] Text
Leni Nurhayati_BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (606kB)
[img]
Preview
Text
Leni Nurhayati_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (614kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah pesisir pantai yang luas. Wilayah pesisir pantai ini tidak lepas dari pemanfaatan para warga di sekitarnya, tidak terkecuali wilayah pesisir pantai di Kabupaten Cilacap juga banyak dimanfaatkan sebagai objek mata pencaharian oleh warga untuk lahan pertanian dengan dilakukan sistem hak pakai yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemberian hak pakai atas tanah dan untuk mengetahui dan menganalisis penjelasan sengketa pemberian hak pakai atas tanah di kawasan pesisir pantai Kabupaten Cilacap. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.Spesifikasi penelitian menggunakan deskripstif analisis.Penelitian bersumber pada data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pertanahan Cilacap, metode pengumpulan data diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta dari buku-buku literatur, metode penyajian data disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, metode analisis data adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian antara TNI dengan masyarakat di kawasan pesisir pantai Kabupaten Cilacap dilakukan dengan sistem sewa menyewayang bertentangan dengan Pasal 39 pion c Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional dan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penyelesaian sengketa di Kabupaten Cilacap baik yang sudah maupun belum terselesaikan antara TNI, PTPN, Perhutani, maupun PT diselesaikan melalui jalur non litigasi yakni menggunakan jalur mediasi.jalur ini dilakukan agar memberikan kepuasan bagi pihak bersengketa untuk mengemukakan pendapat, kesempatan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dapat mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Susilo Wardani, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Hak Pakai; Tanah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Bandriyah .
Date Deposited: 23 Oct 2018 01:43
Last Modified: 23 Oct 2018 01:43
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/7931

Actions (login required)

View Item View Item