Latar Belakang: Dalam mewujudkan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, Pemerintah RI telah menerbitkan PP No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan hal itu, apoteker perlu menetapkan SPO dan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek sesuai dengan Permenkes No. 1027/Menkes/SK/2004, salah satunya menjalankan administrasi pelayanan kefarmasian.
Tujuan Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan penerapan PP No. 51 tahun 2009 di tinjau dari kelengkapan administrasi pelayanan kefarmasian di apotek Kab. Banyumas.
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian cross-sectional. Data dikumpulkan dengan menggunakan daftar checklist mengenai kelengkapan administrasi pelayanan kefarmasian
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan 89,29% apoteker mempunyai SPO tentang pelayanan resep, 69,64% mempunyai SPO pelayanan resep narkotik, 76,79% mempunyai SPO pelayanan swamedikasi, dan 10,71% mempunyai SPO Pelayanan Residensial (home care). Terdapat 27 (48,21%) apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan penyakit kronik tertentu, 34 (60,71%) apoteker membuat catatan pengobatan pasien untuk pasien swamedikasi, 24 (42,86%) apoteker melaksanakan pengarsipan catatan pengobatan pasien dengan penyakit kronik tertentu, 32 (57,14%) apoteker melaksanakan pengarsipan catatan pengobatan pasien untuk pasien swamedikasi.
Kesimpulan: Secara umum penerapan PP No. 51 tahun 2009 di apotek Kab. Banyumas ditinjau dari kelengkapan administrasi pelayanan kefarmasian kurang baik.