PENGAWASAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN PURBALINGGA

Purba Wisesa, Waspada (2017) PENGAWASAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN PURBALINGGA. Other thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
Waspada Purba Wisesa Cover.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Waspada Purba Wisesa BAB I.pdf

Download (550kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Waspada Purba Wisesa BAB II.pdf

Download (630kB) | Preview
[img] Text
Waspada Purba Wisesa BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (528kB)
[img] Text
Waspada Purba Wisesa BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (645kB)
[img] Text
Waspada Purba Wisesa BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (529kB)
[img]
Preview
Text
Waspada Purba Wisesa DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (532kB) | Preview

Abstract

Penetapan Upah minimum Kabupaten Purbaingga setiap tahunnya masih ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kenaikan upah tiap tahunnya menyebabkan kurangnya informasi yang dimiliki oleh perusahaan - perusahaan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pemberian Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Purbalingga serta menganalisis menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian Up ah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Purbalingga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data primer dan data sekunder, lokasi peneitian di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabu paten Purbalingaa , metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa petugas pengawas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pengawasan pengupahan mem iliki cara - cara yang harus dilakukan karena harus adanya rencana sebagai alat penguji terhadap jalannya pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi . Tahapan pengupahan dilakukan oleh Dewan pengupahan Kabupaten Purbaingga yang dibentuk dengan ketentuan dari K eputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan pengupahan . Proses penetapan Kabupaten Purbalingga dilakukan sesuai dengan Permenakertrans No. PER./17/MEN/VII/2005 tentang Komponen dan pelaksanaan Tahapan Pencapaian KHL , dimulai dari penyusunan tim survei oleh Dewan Pe ngupahan untuk meninjau pasar berkenaan dengan harga kebutuhan masyarakat dengan ukuran pria/wanita lajang yang sesuai KHL . H ambatan yang dihadapi oleh petugas pengawas ketenagakerjaan diantaranya dari perusahaan tersebut , karena pihak Dinas Sosial Ten aga Kerja dan Transmigrasi sering mengadakan p embinaan kepada perusahaan agar sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian kurangnya petugas pengawas dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tra nsmigrasi Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, perlu dipenuhinya s umber daya manusia sebagai aparat pengawas ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang harus sesuai atau sebanding dengan jumlah perusahaan atau kegiatan usaha yang ada di suatu wilayah .

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Waspada Purba Wisesa
Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kasto .
Date Deposited: 28 Sep 2017 06:32
Last Modified: 28 Sep 2017 06:32
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/4417

Actions (login required)

View Item View Item