PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANYUMAS

CHOLIQ, ALIF NUR (2015) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JABATAN NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANYUMAS. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
Cover_Alif Nur Choliq.pdf

Download (543kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab I_Alif Nur Choliq.pdf

Download (504kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Bab II_Alif Nur Choliq.pdf

Download (628kB) | Preview
[img] Text
Bab III_Alif Nur Choliq.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (529kB)
[img] Text
Bab IV_Alif Nur Choliq.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (656kB)
[img] Text
Bab V_Alif Nur Choliq.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (494kB)
[img]
Preview
Text
Daftar Pustaka_Alif Nur Choliq.pdf

Download (529kB) | Preview

Abstract

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris khususnya pembuatan akta otentik. Dalam konteks pemeriksaan Notaris yang terduga melakukan tindakan melawan hukum, terdapat dua jenis kondisi tentang perbuatan mana yang Penyidik boleh langsung memanggil Notaris atau lewat Majelis Pengawas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Notaris dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang ditemui Notaris dalam pelaksanaan proses Peradilan di wilayah hukum Banyumas. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu merupakan penelitian perpustakaan (library research) Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh didalam penelitian mampu menggambarkan secara jelas fakta atau data tentang bentuk perlindungan Notaris dalam proses peradiilan di wilayah hukum kabupaten banyumas. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, dianalisa secara kualitatif dan mencapai kejelasan masalah. Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses Peradilan di wilayah hukum Kabupaten Banyumas yaitu Notaris dilindungi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu penyidik harus meminta ijin pemeriksaan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Di Kabupaten Banyumas, Majelis Kehormatan Notaris belum dibentuk sehingga perlindungan ini belum bisa dilaksanakan. Notaris dilindungi dalam proses pemeriksaan perkara perdata mengenai kerahasiaan pekerjaannya sehingga bisa menggunakan hak ingkar sesuai keadaan. Hambatan yang ditemui yaitu Notaris sering ditafsirkan sebagai pihak di dalam akta, sehingga jika akta tersebut bermasalah, Notaris sering ditempatkan sebagai tergugat/turut tergugat/saksi/tersangka/terdakwa. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM hendaknya segera mengeluarkan Peraturan Perundangan yang mengatur Majelis Kehormatan Notaris dan segera diaplikasikan dalam masyarakat. Para penegak hukum hendaknya memposisikan diri sebagai pihak yang netral.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Susilo Wardani,S.H.,S.E.,M.Hum. dan Soediro, S.H, LL.M.
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Notaris
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Hardiansyah
Date Deposited: 16 Aug 2017 00:48
Last Modified: 16 Aug 2017 00:48
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3369

Actions (login required)

View Item View Item