PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERHOTELAN DALAM HAL PENGUPAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN BANYUMAS

WIRAYUDHA, ADHIGUNA (2013) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERHOTELAN DALAM HAL PENGUPAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENERAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN DI KABUPATEN BANYUMAS. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
ADHIGUNA WIRAYUDHA COVER.pdf

Download (689kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ADHIGUNA WIRAYUDHA BAB I.pdf

Download (652kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ADHIGUNA WIRAYUDHA BAB II.pdf

Download (788kB) | Preview
[img] Text
ADHIGUNA WIRAYUDHA BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (572kB)
[img] Text
ADHIGUNA WIRAYUDHA BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (757kB)
[img] Text
ADHIGUNA WIRAYUDHA BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (568kB)
[img]
Preview
Text
ADHIGUNA WIRAYUDHA DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (576kB) | Preview

Abstract

Adanya realitas yang menunjukkan banyaknya pekerja di Indonesia yang masih berpenghasilan rendah dan minimnya perlindungan bagi pekerja dari sikap peluang pengusaha yang cenderung merugikan kepentingan pekerja, mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan upah minimum. Upah minimum tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman agar upah pekerja tidak merosot jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Untuk Propinsi Jawa Tengah, upah minimum diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 561.4./73/2011 tentang Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Berdasarkan surat keputusan tersebut, besarnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten Banyumas yaitu Rp. 795.000,00. Ketentuan tentang upah minimum tersebut tentunya juga berlaku pada setiap sektor usaha di Kabupaten Banyumas yang menggunakan jasa pekerja, termasuk didalamnya sektor usaha perhotelan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Upah Minimum Kabupaten pada sektor usaha perhotelan Di Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui hubungan antara penerapan Upah Minimum Kabupaten pada sektor usaha perhotelan Di Kabupaten Banyumas dengan perlindungan hukum bagi pekerja dalam hal pengupahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitif, menggunakan data primer dan sekunder, menggunakan metode pengambilan sampel purposive/bertujuan, menggunakan metode penyajian data secara teks naratif serta mengunakan metode analisis data normatif kualitatif. Penerapan Upah Minimum Kabupaten pada pekerja di bidang perhotelan Di Kabupaten Banyumas belum terlaksana secara menyeluruh karena dalam pemberian upah sesuai ketentuan peraturan masing-masing hotel dan perlindungan hukum bagi pekerja perhotelan Di Kabupaten Banyumas dalam hal pengupahan terkendala adanya perjanjian secara lisan yang akan lebih menguntungkan salah satu pihak saja dan pekerja akan tetap menerima upah kerja dari pemilik hotel berapapun besar upah yang akan diberikan. Pelaku usaha seharusnya memberikan upah bagi pekerja sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan dan manakala tidak dapat melaksanakan upah minimum sebaiknya melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum sesuai ketentuan.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Susilo Wardani, S.H, S.E, M.Hum dan Soediro, S.H, LL.M
Uncontrolled Keywords: Pekerja dan Upah Minimum Kabupaten Banyumas
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Danarto Kh
Date Deposited: 01 Aug 2017 03:58
Last Modified: 01 Aug 2017 03:58
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/3012

Actions (login required)

View Item View Item