IMPLEMENTASI PASAL 19 HURUF b PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( Studi kasus di Pengadilan Agama Purwokerto

AGIL BAGUS NUGROHO, (2013) IMPLEMENTASI PASAL 19 HURUF b PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG -UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ( Studi kasus di Pengadilan Agama Purwokerto. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
AGIL BAGUS = COVER.pdf

Download (621kB) | Preview
[img]
Preview
Text
AGIL BAGUS = BAB I.pdf

Download (547kB) | Preview
[img]
Preview
Text
AGIL BAGUS = BAB II.pdf

Download (649kB) | Preview
[img] Text
AGIL BAGUS = BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (521kB)
[img] Text
AGIL BAGUS = BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (555kB)
[img] Text
AGIL BAGUS = BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (517kB)
[img]
Preview
Text
AGIL BAGUS = DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (497kB) | Preview

Abstract

Perceraian adalah hal yang dibenci Allah SWT namun dibolehkan apabila hal itu harus terjadi. Oleh karena itu, pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta yang tulus dari hati dan harus saling menjaga komunikasi agar tetap menjadi keluarga yang harmonis dan kekal abadi. Penyuluhan atau sosialisasi dari pihak- pihak terkait tentang perceraian sangat berpengaruh kepada masyarakat agar meminimalisir terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi tentan g pelaksanaan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , spesifikasi penelitian deskriptif an alitif , metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode analisis data nor matif kualitatif. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin suami dan isteri yang mengakibatkan berakh irnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut. Perceraian terjadi karena berbagai sebab dan alasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan alasan perceraian karena telah ditinggal pergi oleh salah satu pihak selama 2 tahun berturut -turut dengan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya. Dari alasan tersebut terdapat penyebab -penyebab yang memicu terjadinya perceraian. Misalnya, faktor ekon omi ataupun faktor sosial yang benar - benar berdampak pada kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri tersebut. Apabila perkawinan sudah tidak bisa lagi dipertahankan maka lebih baik terjadi perceraian. Bagi masyarakat yang beragama muslim bisa berperkara di Pengadilan Agama sedangkan yang non muslim berperkara di Pengadilan Negeri. Mensosialisasikan tentang pentingnya perkawinan dan perceraian merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh pihak- pihak yang terkait. Masyarakat akan lebih tahu bagaimana caranya menjaga rumah tangga yang utuh dan harmonis. Sehingga, dalam hal ini dapat mengurangi terjadinya perceraian.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: 1. Indriati Amarini, S.H , M.Hum 2. Soediro S.H LL.M
Uncontrolled Keywords: Perceraian.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: windarto .
Date Deposited: 18 Jul 2017 01:27
Last Modified: 18 Jul 2017 01:27
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/2768

Actions (login required)

View Item View Item