PERANAN KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PURWOKERTO

WAHYUDIN,, SLAMET (2014) PERANAN KEJAKSAAN NEGERI PURWOKERTO DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PURWOKERTO. Other thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
SLAMET WAHYUDIN, COVER.pdf

Download (30MB) | Preview
[img]
Preview
Text
SLAMET WAHYUDIN, BAB I.pdf

Download (534kB) | Preview
[img]
Preview
Text
SLAMET WAHYUDIN, BAB II.pdf

Download (602kB) | Preview
[img] Text
SLAMET WAHYUDIN, BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (528kB)
[img] Text
SLAMET WAHYUDIN, BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (641kB)
[img] Text
SLAMET WAHYUDIN, BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (536kB)
[img]
Preview
Text
SLAMET WAHYUDIN, DAFTAR PUSTAKA .pdf

Download (536kB) | Preview

Abstract

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berba ngsa dan bernegara pada umumnya . Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Dalam penanga nan tindak pid ana korupsi, k ejaksaan berperan sebagai penyelidik, penyidik dan juga sebagai penuntut umum, maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan. Untuk itu rumusan masalah yang diajuka n adalah bagaimana peranan Kejaksaan N egeri dalam penanganan tindak pidana korupsi serta hambatan apa yang di hadapi kejaksaan Negeri Purwokerto dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Penulisan hukum ini bertujuan un tuk mengetahui peranan K ejaksaan Negeri Purwokerto dalam penanganan tin da k pidana korupsi serta hambatan yang dihadapi lembaga K ejaksaan Negeri Purwokerto dalam pemberantasan tinda k pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan met ode pendekatan yuridis normatif , spesifikasi pe nelitian deskriptif analitif , metode pengumpulan data menggunakan d ata primer dan data sekunder, un tuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode analisis data nor matif kualitatif . Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi akan mulai melakukan penyidikan setelah mendapatkan surat perintah penyidi kan dari Kepala Kejaksaan Negeri. Bila penyidikan telah selesai dan berkasnya diterima penuntut umum maka penuntut umum dengan berdasarkan hasil penyelidikan tersebut menyusun surat dakwaan dan kemudian melakukan penuntutan. Dalam mempersiapkan penuntutan, Penuntut Umum setelah menerima berkas perkara yang sudah lengkap dari penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Hambatan yang di hadapi Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah k eberadaan Personil jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Purwokerto yang minim. Khususnya Jaksa Tindak Pidana Khusus yang hanya 3 ( tiga) personil jaksa . Susahnya melakukan identifikasi terhadap baran g bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Untuk mengatasi hambatan yang dialami Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam mengungkap perbuatan korupsi tersebut di atas haruslah segera diatasi dan dicari solusinya, seperti melakukan pe mbinaan dan mewajibkan setiap penuntut umum untuk mengikuti pendidikan Strata - 2 Ilmu Hukum maupun pendidikan lain diluar ilmu hukum, seperti Akuntan Publik dan management. Karena jika tidak, akan sangat sulit untuk memberantas ti ndak pidana korupsi dengan optimal .

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Korupsi dan Kejaksaan Negeri Purwokerto.
Subjects: H Social Sciences > HM Sociology
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Kasto .
Date Deposited: 15 Jul 2017 02:46
Last Modified: 15 Jul 2017 02:46
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/2743

Actions (login required)

View Item View Item