IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BREBES NO. 2 TAHUN 2011 DALAM PENANGANAN MASALAH KESEMRAWUTAN DI KAWASAN PERKOTAAN KECAMATAN BUMIAYU

IRYATIN, AL FIANI NENDEN (2015) IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BREBES NO. 2 TAHUN 2011 DALAM PENANGANAN MASALAH KESEMRAWUTAN DI KAWASAN PERKOTAAN KECAMATAN BUMIAYU. Bachelor thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

[img]
Preview
Text
COVER_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf

Download (736kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf

Download (571kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf

Download (719kB) | Preview
[img] Text
BAB III_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (563kB)
[img] Text
BAB IV_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
BAB V_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (551kB)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA_AL FIANI NENDEN I._HUKUM'15.pdf

Download (569kB) | Preview

Abstract

Kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu merupakan kawasan yang semrawut. Dalam Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2011 terdapat program penanganan masalah kesemrawutan kegiatanperkotaan di Kecamatan Bumiayu dengan instansi pelaksana Bappeda, DPU dan TR dalam kurun waktu pelaksanaan 5 tahun (2011-2015). Namun, hingga waktu tersebut hampir usai, kesemrawutan masih saja ada. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengajukan judul “Implementasi Perda Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 dalam Penanganan Masalah Kesemrawutan di Kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Kabupaten Brebes No. 2 Tahun 2011 dalam penanganan masalah kesemrawutan di kawasan Perkotaan Kecamatan Bumiayu, kendala yang dihadapi, sertapola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menghadapi kendala tersebut. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, perda tersebut khususnya penanganan kesemrawutan belum diimplementasikan, namun ada penertiban dari Satpol PP, Dishub dan Polantas. Terkait hal itu, dari 30 responden masyarakat, 80% nya menyatakan kadang dilakukan, yakni kurang dari 10 kali per tahun yang dilakukan ketika mendekati Idul Fitri, sedang 20% nya ragu karena tidak pernah melihat. Salah satu kendala yang dihadapi yakni belum adanya Perda RDTR dan PZ Kecamatan Bumiayu, pola penyelesaian yang diterapkan adalah menyusunnya. Simpulan dari penelitian ini adalah, perda tersebut khususnya penanganan masalah kesemrawutan belum diimplementasikan. Kendalanya yakni karena pengaruh faktor non hukum yaitu penegak/pelaksana hukum belum memusatkan tugas dengan baik. Selain itu, pola penyelesaian yang diterapkan sudah tepat, namun seharusnya diterapkan jauh-jauh hari. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Brebes adalah, implementasi ini harusnya bukan penertiban saja, tetapi relokasi, penjagaan dan sanksi bagi pelanggar. Pola penyelesaian yang harus diterapkanyaitu memusatkan tugasdengan baik, berkoordinasi dan bekerjasama.

Item Type: Thesis (Bachelor)
Additional Information: Pembimbing: Rahtami Susanti, S.H., M.Hum. dan H. Soediro, S.H., L.L.M.
Uncontrolled Keywords: implementasi, perda, semrawut
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Iin Hayuningtyas
Date Deposited: 10 Jul 2017 00:50
Last Modified: 10 Jul 2017 00:50
URI: http://repository.ump.ac.id/id/eprint/2469

Actions (login required)

View Item View Item